Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah – Data menyebut, di Papua ada lebih 620 ribu anak di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK tidak bersekolah atau tidak merampungkan pendidikannya. Penyebabnya kompleks, dan diperlukan kecermatan melacak jalan keluar, gara-gara beragam keterbatasan.
Untuk edukatif anak Papua, guru memegang peran utama. Karena itulah, ahli pendidikan Universitas Papua, Dr Agus Irianto Sumule menyebut, ketersediaan guru sebagai pondasi persoalan.
“Problem mendasarnya itu jikalau aku melihatnya, adalah kekurangan tenaga guru. Kita merampungkan masalah pendidikan, itu perlu Slot Gacor Malam ini dimulai berasal dari ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,” kata Agus didalam pembicaraan dengan VOA.
Agus mengirimkan information yang merinci, ada lebih 244 ribu anak jenjang SD tidak sekolah, 224 ribu lebih di jenjang SMP dan 151 ribu lebih di jenjang SMA/SMK. Angka totalnya adalah 620.724, dan itu tersebar di tiap tiap kabupaten di tanah Papua. Kondisi ini melanggar prinsip Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri yang menyebut bahwa penduduk Papua, lebih-lebih Orang Asli Papua, perlu mempunyai pendidikan minimum sekolah menengah, yakni SMA/SMK, Paket C atau sederajat.
Tahun ini tema Hari Pendidikan Nasional kita adalah ”Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar”. Melihat tema yang diangkat tahun ini, rasanya lagi-lagi Papua dapat mengalami ada masalah untuk mengejawantahkannya di dunia pendidikan yang ada.
Tercatat Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah
Masalah pendidikan di Papua tetap mirip seperti puluhan tahun yang lalu: kapasitas, kompetensi, distribusi, dan kekurangan guru tetap menjadi masalah utama. Rapor kebolehan literasi dan numerasi Papua tetap di bawah 50 persen, angka normal harusnya di atas 80 persen. Dengan suasana literasi dan numerasi yang rendah tersebut, dipastikan pengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.
Jika di dunia pendidikan mengenal arti kejadian luar biasa (KLB), rendahnya tingkat literasi di Papua ini harusnya masuk didalam kategori KLB, yang perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Peran guru dan orangtua saja tidak dapat cukup. Papua butuh prinsip yang lebih konkret berasal dari pemerintah pusat sampai daerah.
Baca juga: Edukasi : Makanan Yang Mengandung Protein Yang Baik Bagi Tubuh
Papua adalah lokasi yang amat spesifik, baik berasal dari sisi bentang geografis, budaya, maupun sejarah, supaya menerapkan kurikulum yang mirip dengan kurikulum nasional tentulah tidak dapat berhasil. Jika orientasi pemerintah pusat adalah menciptakan kurikulum yang mampu sebabkan institusi pendidikannya berkompetisi secara mutu di dunia internasional, Papua dapat jadi ketinggalan gara-gara tetap mempunyai masalah akses pendidikan yang belum seluruhnya terselesaikan. Misalnya saja tingkat kehadiran guru yang memadai rendah di sekolah-sekolah di pedalaman.
Masalah pendidikan di Papua tetap amat mendasar. Sulitnya akses terhadap pendidikan dasar tetap menjadi masalah utama. Maka, bagaimana kita mampu meminta penduduk Papua dapat lebih mempunyai kebolehan menghadapi perubahan jikalau membaca saja tetap belum lancar. Tanpa kebolehan literasi yang baik, jangankan untuk melacak solusi, mengerti suasana saja tentu tidak mudah.